Dari 1.211 Kendaraan Dinas Pemda Toraja Utara, 505 Unit Belum Bayar Pajak dan Ada Menunggak 3 Tahun

TORAJA UTARA - Sejumlah 505 unit kendaraan dinas pemerintah kabupaten Toraja Utara yang belum bayar pajak hingga tahun ini, Kamis (12/10/2023).

Hal tersebut diungkapkan oleh H. Jamrud selaku Kepala UPT Samsat Toraja Utara saat dikonfirmasi di ruangannya pada hari Rabu (11/10).

Baca juga: Mulai 9 Desember 2021, BI Buka Layanan Penukaran Uang Rusak Lewat Aplikasi Pintar

"Berdasarkan data sampai saat Ini,   kendaraan dinas pemerintah kabupaten Toraja Utara yang pajaknya menunggak ada sejumlah 505 unit. Dimana jumlah tersebut sudah masuk kendaraan rida 2 dan roda 4, " ungkap H. Jamrud.

Sementara untuk tunggakan pajaknya dari setiap kendaraan dinas milik pemda Toraja Utara, kata H. Jamrud, ada yang sudah 3 tahun menunggak.

Baca juga: Mata Uang Digital, Isu Hangat di Finance Track G20

"Untuk setiap kendaraan dinas tersebut tunggakannya ada yang sudah 3 tahun. Namun datanya masih kita rampungkan juga akan kendaraan dinas yang sudah lama menunggak, apa kendaraannya masih ada ataukah rusak, " beber H. Jamrud.

Secara terpisah saat dikonfirmasi ke Kepala Bidang Aset Daerah Toraja Utara pada Hari Kamis (12/10/2023), Ferdinan menjelaskan jika kendaraan dinas roda 4 hingga tahun 2022 ada 177 unit  sudah termasuk 15 unit hibah dari pemda Tana Toraja ditambah ada 2 unit pengadaan di tahun 2023 di Dinas Inspektorat dan Dinas Kesehatan.

Baca juga: Pantau Tonase Angkutan, Jaya S Monong Sosialisasi Ke Pengguna Jalan

Dan untuk kendaraan dinas Roda 2 dan 3 ada sejumlah 1.032, sudah termasuk juga hibah dari Pemda Tator pasca pemekaran pemerintahan, yang sejumlah 200 unit

Tapi untuk kondisi fisik dari semua kendaraan tersebut, kata Ferdinan itu baru mau di inventarisasi ulang di bulan Oktober 2023 ini ke setiap OPD.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

"Untuk kondisi fisiknya mana yang masih kondisi baik atau rusak, belum bisa kami rincikan karena baru akan di inventarisir ulang bulan Oktober ini ke masing-masing OPD, " jelas Ferdinan.

Sementara terkait pajak kendaraan dinas yang tersebar di setiap OPD menurut  penjelasan Ferdinan selaku kepala bidang aset daerah, belum diketahui apa di anggarkan atau tidak tapi khusus di BPKAD itu dianggarkan.

Baca juga: Masa Pandemi Perangkat Daerah di Tuntut Punyai Sense Of Crisis yang Tinggi

"Kalau pajak kendaraan dinas atau biaya pemeliharaan yang ada di BPKAD, itu kami anggarkan tapi kalau di OPD lain saya belum tahu bagaimana terkait itu. Bagusnya itu bisa langsung ditanyakan ke OPD masing-masing, " beber Ferdinan.

(Widian)